Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, penyebab langsung kematian ibu hampir 90 persen terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan. Sedangkan pada bayi, dua pertiga kematian terjadi pada masa neonatal (28 hari pertama kehidupan). Penyebabnya terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan prematuritas, asfiksia (kegagalan bernapas spontan) dan infeksi.
Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita. Mulai dari penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat (buku KIA dan P4K), pembenahan fasilitas emergensi persalinan di Puskesmas dan RS, sampai program untuk menjamin pembiayaan 2,5 juta ibu hamil yang belum punya jaminan kesehatan melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal).
Lalu bagaimana dengan kecenderungan angka kematian ibu sejauh ini, terutama setelah berbagai upaya dilakukan? Kalau mengacu pada hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan selama kurun waktu 1994-2007, AKI memang terus menunjukkan tren menurun. Hasil SDKI 2007 menunjukkan AKI sebesar 228 per 100.000.
Namun, melihat tren penurunan AKI yang berlangsung lambat, dikhawatirkan sasaran MDG 5a tidak akan tecapai. Demikian juga dengan sasaran MDG 4. Perlu upaya lebih keras agar penurunan AKI dan AKB melebihi tren yang ada sekarang. Tidak bisa lagi upaya itu dilakukan secara business as usual. Upaya-upaya inovasi yang memiliki daya ungkit yang tinggi harus segera dikedepankan.
Jalan terjal yang harus dilalui dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi tentunya akan terasa berat bilamana harus dilakukan sendiri oleh Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Daerah menjalin kemitraan dengan para development partners untuk mengembangkan upaya-upaya inovatif berdaya ungkit tinggi untuk melakukan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir.
Upaya-upaya ini difokuskan pada penyebab utama kematian, pada daerah prioritas baik daerah yang memiliki kasus kematian tinggi pada ibu dan bayi baru lahir, serta pada daerah yang sulit akses pelayanan tanpa melupakan daerah-daerah lainnya.
Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan masyarakat internasional dengan prinsip kerja sama kemitraan, untuk mendukung upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
Kerja sama dengan berbagai development partners dalam bidang kesehatan ibu dan anak (KIA) telah berlangsung lama, antara lain kerjasama dengan Pemerintah Australia melalui program AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health) sejak tahun 2008.
Program yang digulirkan di 14 Kabupaten di Provinsi NTT ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Program ini bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan KIA di tingkat puskesmas dan RS serta peningkatan tata kelola di tingkat kabupaten. Pengalaman menarik dari program ini adalah pengalaman kemitraan antara RS besar dan maju dengan RS kabupaten di NTT yaitu kegiatan sister hospital.
Kerjasama di bidang KIA juga dilakukan bersama-sama USAID melalui program MCHIP (Maternal & Child Integrated Program) di 3 kabupaten (Bireuen, Aceh, Serang-Banten dan Kab.Kutai Timur- Kalimantan Timur). Sementara kerjasama dengan JICA telah membuahkan hasil yang amat penting yaitu penerapan buku KIA di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga menggandeng GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization) untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan KIA melalui berbagai kegiatan peningkatan partisipasi kader dan masyarakat, memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota di beberapa kabupaten di 5 provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan Papua).
Upaya kemitraan juga dilakukan dengan badan-badan dunia PBB, seperti UNICEF dan WHO. Dengan UNICEF, Kementerian Kesehatan melakukan peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak dan peningkatan kualitas pelayanan anak melalui manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Upaya ini dilakukan di beberapa wilayah kerja UNICEF seperti Aceh, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama dengan Child Fund).
Sementara bersama-sama WHO, Kementerian Kesehatan memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capacity building.
Awal tahun ini, tepatnya 26 Januari 2012 lalu, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan USAID meluncurkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) dalam rangka upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir.
Program yang akan dijalankan dalam kurun waktu 2012-2016 ini digulirkan di 6 provinsi terpilih yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan JawaTimur yang menyumbangkan kurang lebih 50 persen dari kematian ibu dan bayi di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan JHPIEGO, serta mitra-mitra lainnya seperti Save the Children, Research Triangle Internasional, Muhammadiyah dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan.
Upaya yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan neonatal dengan cara memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian dan tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas.
Upaya lain dalam program EMAS ini adalah memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sampai ke RS rujukan di tingkat kabupaten/kota.
Dukungan berbagai pihak
Tekad dan tujuan Kementerian Kesehatan untuk mencapai Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan dapat diraih dengan dukungan berbagai pihak, demi kesejahteraan masyarakat umumnya dan kesehatan ibu dan anak khususnya.
Pemerintah daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan memupuk komitmen untuk terus memperkuat sistem kesehatan. Pemerintah provinsi diharapkan menganggarkan dana yang cukup besar untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan melalui Puskesmas hendaknya hendaknya diimbangi dengan ketersediaan RS Rujukan Regional dan RS Rujukan Provinsi yang terjangkau dan berkualitas.
Dukungan pemerintah provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Antara lain melalui penguatan SDM, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan penerapan tata kelola yang baik (good governance) di tingkat kabupaten/kota.
Keberhasilan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat.
Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat utamanya terkait kesehatan ibu dan anak yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat besar.
Demikian pula keterlibatan masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan menggerakkan masyarakat sebagai pengguna serta organisasi profesi sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Tak ada harapan yang tak dapat diraih dengan karya nyata melalui kerja keras dan kerja cerdas semua pihak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar